de' bhora's blog

tell the world what you want to..

Hambalang, Satu dari Beberapa Kejahatan Kerah Putih Lainnya

pada Januari 18, 2013

Kejahatan kerah putih  adalah istilah temuan Hazel Croal untuk menyebut berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi, baik secara struktural yang melibatkan sekelompok orang maupun secara individu. Hazel Croal mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang legitim sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum.

Kejahatan kerah putih meliputi antitrust pelanggaran, penipuan bank, penipuan kepailitan, penyuapan, penipuan komputer/internet, penipuan kartu kredit, pemalsuan, ekonomi spionase, penggelapan, pemerasan, pemalsuan, asuransi penipuan, money laundring, penipuan efek, dan penghindaran pajak. Biasanya ini tindakan non-kekerasan yang melibatkan beberapa jenis penipuan, yang paling sering dilakukan oleh orang-orang dalam bisnis atau kantor publik.

Pada awalnya kejahatan kerah putih merupakan kejahatan bisnis (business crime) atau kejahatan ekonomi (economic criminality). Pelakunya adalah para “pengusaha” dan para “penguasa” atau pejabat-pejabat publik di dalam menjalankan fungsinya atau perannya sehubungan dengan kedudukan atau jabatannya. Keadaan keuangan dan kekuasaan para pelaku relatif kuat sehingga memungkinkan mereka untuk melalukan perbuatan-perbuatan yang oleh hukum dan masyarakat umum dikualifikasikan sebagai kejahatan, karena mereka -dengan keuangannya yang kuat- dapat kebal terhadap hukum dan sarana-sarana pengendalian sosial lainnya. Tidak mudah untuk memenjara para pelaku kejahatan kerah putih, karena kelemahan dari para korbannya. Intinya istilah white collar crime ditujukan bagi aparat dan petinggi negara.

Salah satu praktik white collar crime yang terjadi di Indonesia adalah kasus terkait proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang. Kasus ini pertama kali diungkapkan oleh terdakwa suap proyek pembangunan wisma atlet, M Nazaruddin. Menurut mantan bendahara umum partai Demokrat itu, Anas Urbaningrum turut terlibat dalm proyek dengan melakukan serangkaian pertemuan yang dihadiri Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN), Joyo Winoto, terkait sertifikasi tanah Hambalang. Bukan hanya itu, Nazaruddin juga menuding bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, ikut terlibat dalam proyek ini.

Kronologi Kasus Hambalang

Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional yang bertempat di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, mulanya bukan pilihan satu-satunya. Mega proyek untuk mencetak atlet profesional dan berprestasi itu melewati lika-liku yang memakan waktu panjang. Mulanya proyek ini adalah inisiasi Direktorat Jenderal Olahraga Departemen Pendidikan Nasional pada 2003-2004, yang saat itu butuh pusat pendidikan dan pelatihan olahraga dalam rangka persiapan pembinaan atlet nasional bertaraf internasional.

Berdasar kajian verifikasi tahun 2004, muncul lima lokasi yakni Karawang, Ciriu – Bogor, Cibinong, Cikarang, dan Bukit Hambalang. Setelah pengkajian, mengerucut ke tiga tempat yakni Desa Hambalang Kabupaten Bogor, Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang, dan Desa Ciriu Kabupaten Bogor. Pembangunan lokasi juga mendapat izin prinsip Bupati Bogor Nomor 591/244/Kpts/Huk/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang penetapan lokasi untuk pembangunan gedung PLOPN di Hambalang seluas kurang lebih 30 hektar atas nama Dirjen Olahraga Departemen Pendidikan Nasional.

Tahun 2004 dilaksanakan pembayaran kerohiman untuk penggarap lahan dan pengurusan sertifikat. Saat itu pembangunan fisik sudah dimulai seperti masjid, asrama, infrastruktur, turap lapangan sepakbola dan pagar. Proyek PLOPN kemudian dialihkan Direktorat Jenderal Olahraga dan Direktorat Kepemudaan Departemen Pendidikan Nasional kepada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Nomor 0850 A/OR/2004, Nomor 030/18/KSP/HUK/2004 tanggal 3 November).

Berdasar kerangka acuan analisi dampak lingkungan (KA-ANDAL), pada April 2005 telah direncanakan fasilitas dan penunjang PLOPN antara lain GOR, lapangan bola, lapangan bulutangkis, lapangan tenis, kolang renang, lapangan tenis meja, lapangan atlet, area panahan, lapangan lempar lembing, lempar cakram, gedung latihan angkat besi, sarana tinju, olahraga dayung, gedung senam, gedung sekolah studi olahraga, perpustakaan, wisma, kantor, laboratorium, hotel, cafe, balairung, gedung penelitian, musium prestasi kejayaan. Pada tahun yang sama, konsultan pekerjaan melaksanakan studi geologi dan survey dan analisa hidrologi PLOPN.

Tahun 2006 dianggarkan dan dilaksakan pembuatan master plan dan maket perubahan dari rencana awal menjadi Pusat Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional di Sentul, Jawa Barat. Sarana dan prasarana dalam maket pembangunan itu antara lain gerbang, gedung serbaguna, masjid, pusat kesehatan, rehabilitasi dan pusat kebugaran, dua lapangan sepakbola, plaza, gedung penunjang, asrama dan cafetaria, tenis indoor, basket indoor, basket dan tenis outdoor, kolam renang, hall angkat besi dan angkat beban, hall senam dan gulat, lapangan latihan atletik, lapangan panahan, gedung wushu dan parkir.

Tahun 2007 diusulkan perubahan nama dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Nasional, dengan pemrakarsa Departemen Pendidikan Nasional menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional dengan pemrakarsa Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.

Kejanggalan Proyek Hambalang

Panitia Kerja Proyek Hambalang Komisi Olahraga DPR sempat batal meminta penjelasan Kementerian Pemuda dan Olahraga perihal penganggaran proyek Hambalang dan ambruknya dua gedung dalam proyek senilai Rp 1,2 triliun itu. Pertemuan tersebut dibatalkan karena Menteri Andi Alifian Mallarangeng berhalangan hadir. Padahal anggota panitia kerja akan menanyakan surat persetujuan Menteri Keuangan soal pembiayaan multiyears kontrak itu yang dari awal tidak pernah dibicarakan pemerintah kepada panitia.

Anggota Panitia lainnya, Oelfah A. Syahrullah Harmanto, menilai perencanaan dan pembangunan proyek di atas tanah seluas 32 hektare itu terkesan kurang matang. Bukan cuma itu yang janggal di proyek yang tengah ditelisik Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

  1. Peningkatan skala proyek Hambalang dibuat tergesa-gesa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010. Diketahui, APBN-P lebih rawan dikorupsi ketimbang APBN dan, menurut ICW, sekitar 80 persen korupsi anggaran dilakukan melalui APBN-P.
  2. Sebagian anggota Komisi Olahraga DPR mengaku tak mengetahui peningkatan skala proyek Hambalang dari sekolah atlet senilai Rp 125 miliar menjadi pusat olahraga bernilai Rp 1,2 triliun dengan anggaran multi-tahun.
  3. Ada pembicaraan soal Hambalang antara Menteri Andi Alifian Mallarangeng dan terpidana Wisma Atlet M. Nazaruddin, Koordinator Anggaran Komisi Olahraga Angelina Sondakh, serta Ketua Komisi Olahraga Mahyudin pada 10 Januari 2010. Namun pengakuan Nazar ini telah dibantah oleh semua yang hadir pada pertemuan tersebut.
  4. Lahan Hambalang yang labil dipaksakan menopang proyek besar.
  5. Pengurusan sertifikat melibatkan Anas Urbaningrum–kala itu Ketua Fraksi Demokrat–yang meminta anggota Komisi Pemerintahan Ignatius Mulyono, yang dekat dengan Kepala BPN Joyo Winoto. Hasilnya, dalam waktu kurang dari sebulan, sertifikat kelar, padahal surat tanah ini tak kelar diurus sejak 2004.
  6. Diduga ada kolusi dalam subkontrak pemegang proyek, PT Adhi Karya, dengan PT Dutasari Citralaras karena Dutasari dimiliki kader Demokrat Munadi Herlambang, Atthiyah Laila (istri Anas), dan orang dekat Anas, Machfud Suroso.
  7. Adhi Karya mensubkontrakkan sebagian pekerjaan ke Dutasari untuk pekerjaan yang bukan keahlian Dutasari, sehingga Dutasari mensubkannya lagi ke PT Bestindo Aquatek Sejahtera dan PT Kurnia Mutu.
  8. Nazar beberapa kali menyatakan ada fee Rp 100 miliar dari Adhi Karya yang mengalir ke DPR dan untuk membiayai pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat di Kongres Bandung, Mei 2010.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Purnomo, menyampaikan secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) proyek Hambalang ke DPR, Rabu (3/10). Dalam LHP itu terungkap sejumlah dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan terdapat indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyalahgyunaan kewenangan yang dilakukan oleh pihak terkait pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga nasional Hambalang.

Inilah sebagian dari dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang itu. Pertama, Surat Keputusan (SK) Hak Pakai. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan SK pemberian hak pakai tertanggal 6 Januari 2010 bagi Kemenporaatas tanah seluas 312.448 hektare di Hambalang. Padahal, surat pelepasan hak dari pemegang hak sebelumnya diduga palsu.

Kedua, izin lokasi dan site plan. Bupati Bogor meneken site plan, padahal Kemenpora belum melakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) proyek Hambalang. Tindakan ini menabrak UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Bupati Bogor No.30 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengesahan Master Plan, Site Plan dan Peta Situasi, dan Perda Kabupaten Bogor No.12 Tahun 2009 tentang Bangunan dan Gedung.

Ketiga, pendapat teknis. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan pendapat teknis yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemberian pendapat teknis itu tanpa memperoleh pendelegasian dari Menteri PUsehingga diduga melanggar Peraturan Menteri PU No.45 Tahun 2007.

Keempat, setelah melakukan proses penelaahan secara berjenjang, Menteri Keuangan dan Dirjen Anggaran menyetujui untuk memberikan dispensasi perpanjangan batas waktu revisi rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga (RKA-KL) TA 2010. Revisi itu dilakukan pada data dan informasi yang tidak benar.

Kelima, permohonan kontrak. Sesmenpora menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora, sehingga potensial melanggar PMK 56/PMK.02/2010. Selain itu, Menpora diduga melakukan pembiaran terhadap Sesemenpora dalam melaksanakan kewenangannya. Bahkan Kemenpora dinilai tidak melaksanakan pengedalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud PP No.60 Tahun 2008.

Keenam, izin kontrak tahun jamak. Menteri Keuangan menyetujui kontrak tahun jamak. Dirjen Anggaran menyelesaikan proses persetujuan kontrak tahun jamak setelah  melalui proses penelaahan secara berjenjang. Namun BPK berpendapat perbuatan itu melanggar PMK 56/PMK.02/2010 dan PMK  104/PMK.02/2010 lantaran tidak seluruh unit bangunan yang hendak dibangun dalam waktu lebih dari satu tahun anggaran. Kemudian permohonan persetujuan kontrak tahun jaman tidak diajukan oleh menteri atau pimpinan lembaga. Dan revisvi RKA-KL Kemenpora 2010 tentang kegiatan lebih dari satu tahun anggaran belum ditandatangani oleh Dirjen Anggaran.

Ketujuh, pelelangan. Menurutnya, Sesmenpora menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp50 miliar tanpa pendelegasian dari Menpora. Penetapan pemenang lelang melanggar Keppres pengadaan barang dan jasa. Lagipula, dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pemenang tender menyubkontrakkan sebagian pekerjaan utamanya kepada perusahaan lain.

Kedelapan, Kabag Keuangan Kemenpora menandantangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Padahal Surat Permintaan Pembayaran belum ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tindakan itu dinilai melanggar PMK 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Per-66/PB/2005.

Ketua Komisi X Agus Hermanto mengatakan akan memproses laporan tersebut di Panja Hambalang. Menurutnya Panja akan bekerja setelah masa reses berakhir. Dia berharap hasil audit investigasi BPK berdasarkan fakta di lapangan. Agus menambahkan hasil audit investigasi tahap satu ini akan dijadikan dasar pembahasan dalam mengambil keputusan.

Di tempat yang sama, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Sumarjati Arjoso mengatakan siap menelaah LHP BPK. BPK mencatat potensi kerugian negara dalam proyek Hambalang mencapai Rp243 miliar. Menurut Hadi, indikasi kerugian negara diperoleh  dengan membandingkan jumlah dana yang dikeluarkan oleh Kemenpora dengan nilai pekerjaan sebenarnya.

Berdasarkan telaah yang dilakukan, BAKN DPR telah menyimpulkan bahwa setelah vakum sejak 2004, titik tolak proyek P3SON Hambalang dimulai kembali setelah Sesmenpora Wafid Muharam (WM) dan Tim Asistensi mempresentasikan rencana pembangunan Proyek Hambalang di Cilangkap yaitu di rumah kediaman Andi Mallarangeng (AM) berdasarkan permintaan Andi.

Atas petunjuk Andi PPPON selanjutnya dikembangkan menjadi P3SON dengan disusun kembali Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang baru di awal tahun 2010. Dalam KAK yang baru masukan AAM adalah penambahan asrama atlit senior, amphitheatre, sport extreme, dan lain-lain.

Selain itu, dalam telaah yang dilakukan BAKN juga telah menyimpulkan beberapa kejanggalan dalam pembangunan proyek tersebut. Poin-poin yang menurut BAKN perlu mendapat perhatian khusus (kejanggalan) adalah:

  1. RY Bupati Bogor, SS Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, Bu Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor, YH Kepala Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor, AAA PPK kegiatan studi Amdal, secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran dalam penerbitan Izin Lokasi, Site Plan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan P3SON yang berlokasi di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, meskipun Kemenpora selaku pemohon belum melakukan studi Amdal atas rencana pembangunan tersebut. Hal ini terbukti dari DN (Direktur PT. CKS) sebagai pemegang kontrak Amdal tidak pernah melakukan studi Amdal padahal telah menerima pembayaran hak terdahulu diduga palsu;
  2. AM, Menteri Pemuda dan Olahraga, WM Sekretaris Kemenpora, dan DK selaku Kepala Biro Perencanaan Kemenpora dan Pejabat Pembuat Komitmen, secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran dalam menyampaikan permohonan kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan. GH Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU, dan DP Pengelola teknis Kementerian PU, secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran dalam memenuhi persyaratan untuk diajukan menjadi tahun jamak.
  3. ADWM Menteri Keuangan, AR Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, DPH Direktur Anggaran II Kementerian Keuangan, S Kasubdit II E Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, RH Kasie II E-4 Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, dan AM Staf Seksi II E-4 Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran dalam menetapkan persetujuan kontrak tahun jamak.
  4. AM Menteri Pemuda dan Olahraga, WM Ses Kemenpora, WiM Ketua Panitia Pengadaan Kemenpora, J Anggota Panitia Pengadaan Kemenpora, BaS Sekretaris Panitia Pengadaan Kemenpora, RW Staf Biro Perencanaan Kemenpora, MA Komisaris PT MSG, AW Marketing Manager PT MSG, HaH staf PT YK, AS Direktur PT CCM, Mul Manajer Pemasaran PT CCM, AG staf PT CCM, RH staf PT CCM, RMS staf PT CCM, YS staf PT CCM, MG staf PT CCM, TS staf PT AK, AT, KS selaku staf PT AK, secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran dalam pemilihan rekanan proyek P3SON.
  5. RI Kabag Keuangan Kemenpora, TBMN selaku Kepala DK-I PT AK, MS selaku Dirut PT DC, secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran dalam pencairan uang muka proyek P3SON.

Akibat penyimpangan dan indikasi penyalahgunaan kewenangan tersebut di atas maka terjadi indikasi kerugian Negara setidaknya sebesar Rp243.663.748.370,00 yang merupakan pelanggaran Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Oleh sebab itu, atas temuan kejanggalan tersebut maka BAKN merekomendasikan beberapa poin yang ditujukan sebagai acuan dalam melakukan proses tindak lanjut atas pengusutan proyek tersebut, yaitu:

  1. Meminta KPK menuntaskan penanganan kasus Hambalang yang menyebabkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp243,66 miliar dan kepada PPATK untuk melakukan penelusuran aliran dana tersebut.
  2. Selain menyesalkan problem independensi, kebocoran laporan BPK, BAKN meminta BPK segera melakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana yang dijanjikan pada tanggal 31/10/12, untuk mengungkapkan kerugian negara lebih jauh.
  3. Meminta Pimpinan Komisi X dan Pokja Anggaran untuk bertanggung jawab atas proses pembahasan dan persetujuan anggaran proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang Bogor, yang awalnya tahun 2010 sebesar Rp275 miliar menjadi Rp1,175 Triliun pada tahun 2012.
  4. Meminta DPR untuk mempergunakan hak bertanya kepada Pemerintah sehubungan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek P3SON.

Review Mengenai Kasus Hambalang

Penganggaran proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang berbau kejahatan kerah putih karena tidak semua anggota Komisi X DPR ikut membahas anggaran proyek itu. Hanya sebagian anggota Komisi X DPR yang mendapat rincian data anggaran proyek Hambalang. Mekanisme penganggaran proyek itu tidak transparan. Dengan demikian, pertanyaannya adalah apa yang harus ditutup-tutupi oleh pemerintah khususnya kementerian Pemuda dan Olahraga saat membahas anggaran proyek Hambalang.

Ketertutupan pemerintah tersebut melengkapi ketidakterbukaan pemerintah dalam skandal Bank Century yang hingga kini belum tuntas. Kedua kasus tersebut sama-sama melibatkan  para pembantu Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Jika ada kementerian yang berani merealisasikan sebuah proyek tanpa mengikuti mekanisme penganggaran yang benar berarti  menteri bersangkutan terang-terangan melanggar undang-undang. Setiap menteri dalam bekerja harus berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Persoalan Hambalang merupakan persoalan serius karena menyangkut kredibilitas kabinet dan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara. Sejumlah anggota Komisi X DPR yang berkaitan dengan masalah proyek Hambalang tidak memiiki informasi yang cukup bahkan tidak tahu proses perencanaan dan penganggaran, termasuk penetapan proyek ini sebagai program multi years.

Sistem multiyears atau yang disebut dengan anggaran  tahun jamak adalah sistem pendanaan proyek yang menggunakan anggaran tahun jamak adalah proyek yang penyelesaiannya lebih dari satu tahun. Pengajuan anggarannya mestilah dilakukan sejak awal, sebelum proyek dimulai. Menkeu juga berhak lakukan pengkajian atas pengajuan kontrak multiyear itu. Bila semua alasan dalam pengajuan tahun jamak itu dirasa masuk akal, maka akan disetujui. Namun persetujuannya itu juga harus dilakukan antara pemerintah dan DPR.

Sebelumnya Menpora Andi Mallarangeng diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait ‘permainan’ anggaran dalam proyek pembangunan sarana olahraga yang terletak di Provinsi Jawa Barat tersebut.

KPK menemukan suatu fenomena aneh dalam perkara Hambalang yang sudah naik ke level penyidikan. Kasus ini menarik, karena ada sejumlah aliran dana dalam jumlah besar kepada pihak-pihak tertentu, kemudian setelah kasus ini muncul, tiba-tiba dana itu ditarik kembali.

Dalam rangka pengembangan kasus Hambalang, KPK juga telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Penggeledahan itu dalam rangka memperoleh informasi dan gambaran kasus ini secara jelas dan komprehensif. Wakil ketua bidang penindakan tak menampik bakal ada tersangka berikutnya dari baik dari penyelenggara negara maupun pihak swasta. Namun saat ini lanjutnya, KPK masih fokus terhadap satu tersangka.

KPK sudah menetapkan tersangka terkait kasus proyek Hambalang. Adalah Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Dedi Kusnidar yang menjadi tersangka. KPK menyebut ada dugaan miliaran rupiah uang negara yang diselewengkan dalam proyek ini. KPK belum mau menyebut ke pihak mana saja uang negara mengalir dalam proyek Rp 1,3 triliun tersebut. Dedi ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (19/7). Dedi diduga tahu soal pengadaan dan penganggaran proyek ini. KPK sudah menggeledah ruangan Dedi dan Adhi Karya selaku pihak yang menggarap proyek tersebut. Hingga kini Dedi dan pihak Adhi Karya belum bisa dikonfirmasi.

Referensi:

http://agsasman3yk.wordpress.com/2010/04/29/kejahatan-kerah-putih/

http://www.tempo.co/read/news/2012/05/31/063407318/8-Kejanggalan-Proyek-Hambalang

http://artikel-populer.blogspot.com/2012/10/kejanggalan-proyek-hambalang-versi-bpk.html

http://news.okezone.com/read/2012/11/14/339/718225/bakn-temukan-5-kejanggalan-dalam-proyek-hambalang

http://www.bisnis.com/articles/kasus-hambalang-kejahatan-kerah-putih-di-dpr

http://news.detik.com/read/2012/07/23/095715/1971968/10/kasus-hambalang-terungkap-banyak-aliran-dana-yang-ditarik-mendadak?nd771108bcj

http://www.wartanews.com/nasional/da916bc7-a2d7-c0e6-d6a4-23f81702fffa/proyek-multiyear-kini-jadi-trend


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: